Bupati Serang Minta OPD Pertahankan Nilai SAKIP Agar Meningkat
SERANG – Bupati Serang Tatu Chasanah meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP), untuk mengejar peningkatan penilaiannya. Hal itu sebagai ukuran capaian kinerja pemerintah daerah (pemda).
“Saya berharap semua OPD bisa mempertahankannya, karena SAKIP memperlihatkan kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam hal efisien dan efektifnya penggunaan anggaran,” ujar Tatu, usai mengikuti Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara virtual di Pendopo Bupati Serang pada Selasa (5/4/2022).
Diketahui Kabupaten Serang memperoleh nilai BB hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, sedangkan untuk Reformasi Birokrasi (RB) CC. Menurutnya, atas penilaian tersebut masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. “SAKIP turun karena ada penilaian seperti perbaikan parameter yang ditambah lagi penilaiannya,” katanya.
Bila penilaian Reformasi Birokrasi, kata dia baru tahun ini. “Jadi tim yang saya tugaskan untuk mengawal reformasi birokrasi di setiap OPD di dalamnya Bagian Organisasi, Inspektorat, Asda III, dan Bappeda,” terangnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menerangkan, ber dasarkan penilaian evaluasi ada komponen yang harus diperbaiki. Itu terkait dengan reformasi birokrasi.
“Kita masih perlu beberapa upaya untuk terus di tingkatkan, salah satunya kita akan segera mengadakan pencanangan zona integritas yang sempat tertunda karena pandemi virus corona atau Covid-19,” jabarnya.
Oleh karenanya, pihaknya sekarang tengah mencari formatnya meski di masa pandemi dilaksanakan dengan
dua model diantarannya secara offline dan online. Hal tersebut akan mengungkit nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang terbagi dua.
“Jadi pengungkitnya itu aspek pemenuhan, hasil antara area perubahan reformasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kinerja organisasi,” terangnya.
“Kita (Kabupaten Serang) mendapat nilai CC untuk Reformasi Birokrasi yang akan kita evaluasi lebih intens lagi. Kami sudah koordinasikan untuk peningkatan pelayanan dengan Dinas Perizinan dan Disdukcapil untuk mengangkat nilai reformasi birokrasi,” pungkasnya.
Penulis:NM
