Terkait Pengelolaan Keuangan BumDesma, DPMD Kabupaten Serang Cetak Sejarah
SERANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang pada tahun 2024 ini mencatatkan sejarah terkait dengan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesma) eks Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Di mana empat dari lima BUMDesma yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tri Bowo Yulianti mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BUMDesma Kabupaten Serang merupakan BUMDesma terbanyak di Indonesia yang dilakukan audit oleh KAP independen.
Empat BUMDesma yang mendapatkan opini WTP atas pengelolaan keuangannya yaitu BUMDesma Bojonegara, BUMDesma Ciruas, BUMDesma Ciomas dan BUMDesma Mancak. Sedangkan, untuk BUMDesma Padarincang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Penyerahan opini WTP disampaikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar sebagai bentuk apresiasi kepada para direktur BUMDesma di pendopo Bupati Serang pada Selasa (11/6/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Mendes PDTT menyebutkan bahwa BUMDesma di Kabupaten Serang terbaik se-Indonesia dan percontohan nasional. “Di Kabupaten Serang ini luar biasa, dalam satu kabupaten lima BUMDesma yang sudah diaudit. Di Jawa Timur ada tiga BUMDesma di tiga kabupaten yang diaudit,” katanya.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, ketika program PNPM Mandiri tidak dilanjutkan oleh pemerintah, pengurus UPK sempat kebingungan karena mengelola dana yang tidak kecil. “Ketika UPK bertransformasi menjadi BUMDesma lembaga keuangan desa sangat membantu usaha-usaha mikro yang belum bankable,” ucapnya.
Kepala DPMD Kabupaten Serang, Haryadi menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan BUMDesma yang lain agar melaksanakan audit seperti lima BUMDesma yang sudah diaudit.
“Kita laksanakan secara bertahap. BUMDesma yang sudah diaudit itu didampingi oleh PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN),” tuturnya.
Dia menjelaskan, masih adanya BUMDesma yang belum diaudit karena BUMDesma harus menyiapkan anggarannya sendiri. “Kita akan mendorong semua BUMDesma yang ada di Kabupaten Serang untuk diaudit oleh KAP. ami tidak ada target setiap tahunnya berapa tapi yang siap saja,” jabarnya.
Sedangkan untuk BUMDesma Padarincang yang mendapat opini WDP, kata Haryadi, perlu membenahi dan menindaklanjuti rekomendasi dari KAP tersebut. “Dari hasil audit, dia harus memperbaiki sehingga sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang ditentukan. Kita berharap PKN STAN bisa mendampingi BUMDesma yang lain,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, audit BUMDesma akan memberikan keuntungan karena pengelolaan keuangannya sudah sesuai ketentuan. “Ini untuk kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di BUMDesma. Ke depan sesuai harapan pak menteri, BUMDesma di masa yang akan datang bisa menjadi bank desa,” tutupnya.(ADV)
