Pemkab Serang Dorong Pemdes Tingkatkan Tata Kelola Keuangan
SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendorong pemerintah desa (pemdes) dalam tata kelola keuangan di desa untuk terus ditingkatkan. Peningkatan harus dilakukan dengan lebih transparan, terbuka, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, usai memberikan sambutan pada Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Serang pada Senin (2/11).
“Workshop ini khusus untuk bagaimana mendorong keuangan desa. Pertama, keuangan desa itu harus transparan, terbuka, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Maksudnya, tata kelola keuangannya harus lebih bagus,” ujarnya.
Kemudian, berbicara soal prioritas program, di Indonesia khususnya di Kabupaten Serang akses ekonomi masyarakat pedesaan masih relatif sedang. Belum menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Harapannya, dengan menggunakan dana desa, pemerintah desa bisa mendorong agar penggunaan dana desa dapat meningkatkan kualitasnya.
“Pertama, akses ekonomi masyarakat supaya bisa lebih mudah terjangkau. Kedua, harus pakai internet, menggunakan virtual account seperti QRIS atau uang elektronik, namanya inklusi keuangan. Jadi, tidak harus menggunakan uang nyata dalam transaksinya, harus menggunakan digital sampai ke level desa untuk transaksi keuangan digital,” ucapnya.
Oleh karenanya, pihaknya juga mendorong dengan dibantu oleh teman-teman dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten untuk mendorong supaya bisa menggunakan inklusi keuangan.
Sedangkan yang ketiga, tambah Rudy, adalah menjawab persoalan kemiskinan ekstrem. Sebab, di Kabupaten Serang masih ada data-data masyarakat miskin ekstrem dan perlu dicari cara agar mereka dapat diangkat agar bisa berdaya.
“Kita angkat supaya bisa lebih sejahtera orang desa. Orang desa yang pastinya tahu di mana mereka berada, siapa-siapa saja yang perlu didata dan diinventarisir. Bagaimana kita dorong mereka supaya ekonominya kita angkat supaya kita tidak miskin lagi, pengennya seperti itu. Nanti program tersebut mulai dilaksanakan di tahun 2025,” jelasnya.
Turut hadir pada Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang Kepala BPKP Provinsi Banten Rusdy Sofyan, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang Yani Setyamaulida sebagai narasumber, perwakilan DPMD Kabupaten Serang, para camat dan kepala desa (kades) se-Kabupaten Serang.
Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa merupakan roadshow BPKP Provinsi Banten ke-4 pemerintah kabupaten di Provinsi Banten, yang sekarang jadwalnya untuk Kabupaten Serang. Selanjutnya, akan digelar di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang.
Penulis:NM
