Transformasi Krakatau Steel Berlanjut, DPR RI Kawal Penguatan Industri Baja
CILEGON – Upaya membangkitkan kembali kejayaan industri baja nasional terus didorong melalui kolaborasi lintas lembaga negara. Salah satunya terlihat dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Kota Cilegon, Kamis, 12 Maret 2026.
Kunjungan tersebut dilakukan bersama perwakilan Danantara Asset Management serta Badan Pengaturan BUMN untuk meninjau langsung perkembangan operasional perusahaan sekaligus melihat progres revitalisasi fasilitas produksi Krakatau Steel Group.
Bagi parlemen, kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja biasa. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional yang dinilai memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Nurdin Halid, mengatakan Komisi VI akan terus mengawal kinerja Krakatau Steel agar mampu menjadi tulang punggung industri baja dalam negeri.
Menurutnya, penguatan restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan perseroan sepanjang 2025 menjadi fondasi penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan ke depan.
Selain itu, DPR RI juga mendorong pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional. Salah satu langkah yang diusulkan adalah menahan penerbitan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh produksi nasional.
Di sisi lain, transformasi Krakatau Steel juga diperkuat dengan dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Investasi Danantara melalui fasilitas Shareholder Loan (SHL) senilai Rp4,93 triliun.
Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menjelaskan hingga minggu pertama Maret 2026, perusahaan telah menarik dana sebesar Rp4,367 triliun dari fasilitas tersebut.
Sebagian besar dana digunakan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun, yang setara dengan sekitar 477 ribu ton material baja. Sekitar 40 persen bahan baku tersebut telah tiba dan siap mendukung kegiatan produksi perusahaan.
Tak hanya itu, sebagian dana juga dimanfaatkan untuk mendukung program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake yang dialokasikan sekitar Rp91 miliar.
Akbar menegaskan, penguatan ekosistem industri baja nasional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global, termasuk dinamika geopolitik dan ketatnya persaingan industri baja dunia.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, DPR, serta berbagai lembaga strategis dapat memperkuat daya saing industri baja nasional sehingga mampu bersaing di pasar global.
“Kami berharap sinergi lintas lembaga ini dapat memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Sebagai informasi, Krakatau Steel merupakan perusahaan manufaktur baja terintegrasi yang berdiri sejak 31 Agustus 1970. Selain memproduksi baja, perusahaan juga mengembangkan berbagai lini bisnis pendukung, mulai dari kawasan industri, kepelabuhanan, logistik, hingga penyediaan energi dan air industri.
Saat ini, perusahaan tengah menjalankan program transformasi KS Reborn yang berfokus pada penguatan tata kelola, transparansi, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi bisnis infrastruktur guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus menarik investasi baru**
Editor :GBK
