Didera Kasus Korupsi, Direksi Baru Janji Benahi Tata Kelola PT ABM

SERANG – Direktur Utama PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), Asep Kurnia, berjanji membenahi tata kelola perusahaan setelah BUMD milik Pemerintah Provinsi Banten itu kembali tersandung kasus dugaan korupsi. Ia memastikan jajaran direksi baru tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Asep menegaskan, penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan dan perdagangan sembako tahun anggaran 2021-2022 sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Direksi baru, kata dia, akan fokus memperbaiki manajemen perusahaan agar praktik penyimpangan tidak kembali terjadi.

“Kami direksi yang baru tidak intervensi terkait kasus itu, kami serahkan ke proses hukum yang sedang berlangsung ya,” kata Asep seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PT ABM dengan PT Daesang Food Indonesia di Gedung Negara Banten, Selasa (3/11/2026).

Asep mengaku, jajaran direksi baru belum genap 100 hari bekerja. Namun, kasus korupsi yang kembali menyeret perusahaan menjadi bahan evaluasi untuk membangun tata kelola bisnis yang lebih transparan dan profesional.

“Ya tentu, tentu kami direksi baru belajar dari apa yang saat ini sedang terjadi. Kami (akan) membangun tata kelola manajemen perusahaan yang baik, good corporate governance dan good corporate culture,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, ABM juga berencana meminta pendampingan aparat penegak hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menutup celah penyimpangan, terutama dalam menjalin kerja sama bisnis dengan pihak swasta.

Di sisi lain, Asep menargetkan ABM mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembagian dividen kepada Pemerintah Provinsi Banten. Salah satu strategi yang disiapkan yakni mengembangkan bisnis perdagangan antarbadan usaha atau business to business (B2B).

Melalui skema tersebut, ABM akan membeli barang untuk kemudian memasarkannya kembali kepada perusahaan industri di Banten.

“Kami sebagai BUMD ABM hadir di situ. Jadi tidak bisa ABM hanya sebagai penonton, sekarang menjadi pelaku bisnis juga,” katanya.

Asep mengklaim pola kerja sama dengan perusahaan besar, termasuk PT Daesang Food Indonesia, berbeda dengan bisnis pada periode sebelumnya. Ia memastikan kerja sama tersebut tidak membuka ruang konflik kepentingan.

“Kami pastikan tidak ada konflik of interest. Mengingat tentu ini sedikit berbeda ya, jangan disamakan dengan yang terdahulu,” ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT ABM sekaligus Kepala Bappeda Banten, Babar Suharso, menyebut perkara korupsi tersebut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan perusahaan.

“Ya itu upaya perbaikan namanya. Koreksi,” kata Babar.

Babar membantah perkara tersebut menunjukkan korupsi terus berulang di tubuh ABM. Menurut dia, kasus yang tengah ditangani Kejati Banten berkaitan dengan kepengurusan periode sebelumnya.

“Ya itu kan periode lalu, enggak berulang dong. Sekarang enggak akan terjadi lagi,” ujarnya.

Ia mengatakan, evaluasi terhadap pengurus lama, termasuk kemungkinan pergantian personel, diserahkan kepada direksi. Babar juga menegaskan pengurus yang kembali melakukan pelanggaran akan menghadapi konsekuensi tegas.

“Ya udah jelas urusannya hukum, pecat. Gitu aja,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni turut meminta direksi baru menjadikan integritas sebagai fondasi pengelolaan perusahaan. Ia menegaskan seluruh kegiatan bisnis ABM harus berjalan sesuai aturan hukum dan rencana kerja.

“Yang pasti pada kepengurusan yang baru, saya tadi tekankan bahwa integritas itu adalah salah satu syarat untuk bisa ABM ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan,” kata Andra.

Diketahui, Kejati Banten telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan perdagangan sembako PT ABM tahun anggaran 2021-2022. Mereka yakni mantan Kepala Divisi Sales dan Marketing PT ABM berinisial TBM serta dua pihak swasta berinisial AS dan AN.

Dalam penyidikan, ketiganya diduga bersekongkol dalam kerja sama pengadaan dan perdagangan sembako, seperti minyak goreng, gula, dan tepung. Namun, kegiatan bisnis tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga justru merugikan perusahaan daerah.

“Kegiatannya itu ada, tetapi kegiatan itu ternyata dalam pengembaliannya, harusnya kan kerja sama harus ada hasil atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah, realisasinya malah jadi rugi dan tidak dibayar,” kata Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Khusus Kejati Banten, Devitra Romiza.

Para tersangka juga diduga menggunakan perusahaan fiktif untuk melakukan transaksi dengan menggunakan nama pribadi. Akibat perkara tersebut, PT ABM mengalami kerugian mencapai Rp6,8 miliar.

Kasus ini menambah daftar persoalan korupsi di tubuh BUMD tersebut. Pada 2025, Plt Direktur Utama PT ABM Yoga Utama dan Direktur PT Karyacipta Argomandiri Nusantara (KAN), Andreas Andrianto Wijaya, juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan minyak goreng curah dengan kerugian negara Rp20,4 miliar.

Pada Juli 2026, keduanya divonis bersalah. Yoga dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta. Sementara Andreas divonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta uang pengganti Rp20,48 miliar.

Penulis:NM