Usai Diklaim Jadi Biang Kerok Banjir di Lebak, Gurandil Merasa Diperlakukan Bak Teroris
LEBAK – Pemerintah mengklaim aktifitas penambang emas tanpa izin (PETI) atau sering disebut gurandil di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) menjadi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak pada awal tahun 2020.
Sejak itu, pihak kepolisian bersama TNI dan dinas terkait membentuk Satuan Tugas (Satgas) PETI untuk menertibkan aktifitas gurandil di TNGHS. Hingga saat ini Satgas PETI telah menutup 36 lubang pertambangan emas di TNGHS.
Salah satu gurandil di Kabupaten Lebak yang enggan disebutkan namanya bercerita, setelah pernyataan pemerintah tentang aktifitas gurandil menjadi penyebab bencana banjir dan lingsor di Kabupaten Kebak. Para gurandil merasa diperlakukan seperti teroris, bahkan ada dia mendegar ada isu dari mulut- kemulut jika ada gurandil yang nekat kembali beraktifitas akan ditembak di tempat.
Tidak sedikita dari para gurandil tidak pulang ke rumah dan meninggalkan anak dan istri lantaran takut mereka ditangkap aparat kepolisian.
“Sejak lubang tambang ditutup, saya gak tahu semenjak banjir bandag tidak ke lokasi lagi soalnya ada isu banyak polisi yang operasi yang mencari gurandil jadi ketakutan. Kan ada isu begini yang ketahuan ada di lokasi emas sama aparat ditembak mati aja (ditembak di tempat), rumor itu dari mulu kemulut jadi para gurandil ketakutan gak ada yang balik lagi,” katanya kepada Media di Lebak, Banten, Kamis (6/2) kemarin.
Sebut saja namanya Endil, dia bercerita semenjak PETI ditutup, masyarakat mulai kebingungan mencari mata pencaharian, karena, kata dia hampir 99 persen warga di kampung berprofesi sebagai gurandil. Bahkan saat ini aksi kriminalitas seperti pencurian motor, pencurian motor dan pencurian hasil perkebunan mulai muncul.
“Soalnya mata pencaharian kami cuma di sana jadi gurandil ini. Kalau gurandil ditutup gini emang pemerintah sanggup membiayai hidup kami?, kan gurandil juga punya anak istri, pemerintah mau ngasih susu anak-anak kami?, Ngasih makan anak istri kami di rumah,” katanya.
Dia membantah aktifitas PETI menjadi penyebab banjir bandang dan longsor karena, menurutnya, ketika kejadian bencana mereka masih di lokasi dan tidak terjadi bencana longsor. Dia baru mengetahui banjir dan longsor dua hari pasca kejadian.
“Kata saya mah gurandil hanya dijadikan kambing hitam oleh pemerintah. Menurut saya ada unsur perusahaan besar mau masuk ke sana kaya Pongkor (Tambang emas) waktu dulu kan dulunya digarap gurandil ditutup sama pemerintah sekarang kan sama Antam,” katanya.
Disampaikan Endil, para gurandil belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah bahwa jika ingin melakukan aktifitas pertambangan harus berizin. Padahal, kata dia oknum aparat keamanan dan pengelola taman nasional turut menikmati hasil.
“Dia punya jatah setoran gitu. Waktu itu setiap lobang dipintanya 2 beban. Nilainya belum tentu tergantung kandungan emas. Ada juga aparat minta uang (oknum) aparat kepolisian. Ada yang ke lokasi ada yang ke bos besarnya,” katanya.
Penulis :WR
