Akibat Wabah Virus Corona, Warga Miskin Banten Naik Jadi 908 Ribu Jiwa
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat angka kemiskinan di Banten berpotensi menembus angka 9 persen atau sebanyak 908 ribu jiwa. Hal tersebut terjadi dari dampak pandemik virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya warga yang hilang pekerjaan.
Angka itu naik jika dibandingkan di September 2019. Berdasarkan rilis BPS Banten tercatat prosentase kemiskinan di Banten adalah 4,94 persen atau 641,42 ribu jiwa.
Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan, secara umum pandemik corona di Banten untuk kondisi di Maret belum terlalu berpengaruh. Akan tetapi, jika melihat kondisi April mulai terlihat adanya dampak dimana angka kemiskinan mulai meningkat.
“Mungkin kita akan rilis kemiskinan dalam waktu dekat. Tetapi kondisi pada bulan Maret 2020, dimana corona belum terlalu berdampak bagi rakyat Indonesia. Jika kondisinya pada bulan April, pasti meningkat,” kata Adhi saat dikonfirmasi, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, jika pada September 2019 tingkat kemiskinan ada di angka 4,94 persen bisa jadi ada kenaikan ke 7 hingga 8 persen. Penambahan terjadi di wilayah perkotaan sebagai daerah yang paling terdampak corona terutama Tangerang Raya. “(Angka kemiskinan) sekitar 908 ribu-an (jiwa),” katanya.
Peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan, kata dia, terjadi karena banyaknya tenaga kerja harian yang tak bisa lagi bekerja. Lantaran tak bekerja mereka kehilangan pemasukan yang semestinya untuk menyokong kebutuhan sehari-hari.
“Seperti di sektor transportasi, perdagangan maupun pariwisata,” tuturnya.
Sedangkan di pedesaan, diakuinya tetap akan turut terdampak pandemik virus corona meski tidak terlalu besar. Terlebih, saat ini petani sedang memasuki musim panen sehingga memiliki pemasukan yang baik.
“Kemiskinan di pedesaan berpengaruh tetapi tidak terlalu besar karena saat ini masih musim panen padi. Hasil pertanian harganya sedang bagus seperti holtikultura cabai, bawang. (Sementara) sayur jadi tidak terlalu bagus,” tuturnya.
Disinggung apakah bantuan jaring pengaman sosial (JPS) bisa membantu mereka agar tak menjadi miskin, Adhi membantahnya. Menurutnya, bantuan tersebut hanya bersifat sebagai penolong untuk bertahan hidup.
“Belum tentu, karena bantuan Rp600.000 (per KK per bulan) hanya untuk jaring pengaman sosial. Lebih ke bertahan hidup, hidup di sekitar garis kemiskinan,” ujarnya.
