Banten Masih Dihantui Isu Pengangguran Dan Kemiskinan di Usia 20 Tahun
SERANG, – Provinsi Banten kini telah berusia 20 tahun terhitung sejak terlepas dari Jawa Barat. Namun masih banyak persoalan yang harus diselesaikan terutama masalah pengangguran dan kemiskinan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Paguyuban Urang Banten (PUB) Taufiequrachman Ruki saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda peringatan hari jadi Provinsi Banten di Kantor DPRD Banten, Kota Serang, Minggu (4/10/2020).
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengatakan, meski Provinsi Banten telah semakin matang dalam menyelesaikan persoalan yang telah dilalui di usia ke 20 tahun. Namun, persoalan kemiskinan dan pengangguran harus menjadi perhatian serius.
Berdasrkan catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menduduki peringkat pertama jumlah terbanyak angka pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran di Tanah Jawara sebesar 8,01 persen atau sebanyak 489.216 orang. Lanjutnya, pengangguran diperkirakan akan terus bertambah ditengah maraknya PHK saat pendemik virus corona atau COVID-19.
“Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) penganguran pada 2020 melonjak dan akan melonjak lagi dengan COVID-19 ini. Kemiskinan juga akan naik,” kata Ruki.
Disampaikan Ruki, mestinya ditengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan geografis yang strategis, daerah yang memiliki sejarah besar di masa kesultanan ini mampu mengembangkan potensi tersebut untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.
“Target itu dikejar dan dicapai. Secara geografis Banten sangat strategis untuk menyuplai kebutuhan (pokok nasional),”katanya.
Untuk diketahui berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Provinsi Banten bulan Maret 2020 sebesar 5,92 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,98 poin dibanding periode sebelumnya sebesar 4,94 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 134,6 ribu orang dari 641,42 ribu orang pada September 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada Maret 2020.
Penulis:WR
