Korupsi Hibah, MA: Forum Ponpes di Banten Harus Kembalikan Uang Rp14,1 Miliar
Serang, – Agung (MA) menyatakan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten turut bertanggungjawab atas kasus korupsi hibah untuk pondok pesantren (ponpes) tahun 2018 senilai Rp 66,280 miliar.
Hal tersebut terungkap dalam putusan kasasi terhadap mantan Kepala Biro Kesra Provinsi Banten Irvan Santoso. Berdasarkan putusan kasasi yang diputuskan pada Kamis 13 Oktober 2022, Ketua Majelis Hakim Kasasi Suhadi menyatakan FSPP Banten harus bertanggungjawab atas kerugian negara sebesar Rp 14,1 millar.
“Kerugian keuangan negara dalam pemberian hibah TA (tahun anggaran-red) 2018 adalah sejumlah Rp14,1 miliar menjadi beban dan tanggungjawab FSPP dalam pengembalian,” kata Suhadi dalam amar putusan kasasi yang dikutip salinan putusan kasasi, Rabu (25/1/2023).
Dalam rinciannya putusan kasasi tersebut, hakim menyatakan bahwa terdapat hibah uang untuk FSPP Banten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2,8 miliar. Sedangkan sisanya berupa hibah uang kepada 563 ponpes sebesar Rp 11,260 miliar.
“Bantuan hibah uang TA 2018 yaitu uang yang seharusnya tidak diterima FSPP sejumlah Rp 2,840 miliar ditambah dengan pemberian hibah uang kepada 563 ponpes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan FSPP sejumlah Rp 11,260 miliar,” kata Suhadi.
Sementara terkait dengan hibah ponpes tahun 2020 sebesar Rp117, 780 miliar, Suhadi menyatakan kerugian negara sebesar Rp 5,256 miliar menjadi tanggungjawab dari Tb Asep Subhi sebagai pimpinan dan 172 ponpes.
“172 pondok pesantren telah menerima hibah tahun 2020 yang tidak memenuhi syarat tidak tercatat dalam Database EMIS Kanwil Kemenag Banten dan tidak memiliki ijin operasional Kementerian Agama,” ungkapnya.
Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan terdakwa korupsi dana hibah Pondok Pesantren di Pemerintahan Provinsi Banten, Irvan Santoso dan Toton Suriawinata. Kedunya merupakan mantan pejabat Biro (Kabiro) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten.
“Putusan kasasinya sudah kami terima, amar putusan menyatakan MA menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan pihak penuntut umum,” kata Kasi Intel Kejari Serang Rezkinil Jusar, Rabu (30/11/2022).
Berdasarkan putusan kasasi, Irvan dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Ia juga diganjar pidana tambahan berupa Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Selain Irvan, MA juga menghukum mantan Kabag Sosial dan Agama pada Biro Kesra Provinsi Banten Toton Suriawinata dengan pidana selama empat tahun dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan.
Irvan dan Toton dinilai majelis hakim telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Untuk putusan lengkapnya belum kami terima,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Banten Muhsinin menilai, seharusnya pertanggungjawaban tersebut bukan hanya diberikan kepada FSPP selaku fasilitator pemberian dana hibah ponpes. Namun, Wahidin Halim yang menjabat sebagai Gubernur Banten saat itu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah turut pertanggungjawab selaku pemberi dan pembuat kebijakan.
Menurutnya, jika kegiatan pemberian hibah 2018 melanggar prosedur kenapa tetap dicairkan.
“Biro Kesra gak ada apa-apanya kalau gak acc dari WH (Wahidin). Jangan disudutkan ke FSPP saja dong yang bertanggungjawab, pejabat terkait harus bertanggungjawab juga,” katanya.
