Anggaran Rapat Pengentasan Kemiskinan di Pemprov Banten Capai Rp11 Miliar
Serang, – Dinas Sosial Provinsi Banten menggelontorkan dana belasan miliar untuk program pengentasan kemiskinan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.
Namun, anggaran yang dibuat untuk menangani fakir miskin itu tak langsung memberi dampak bagi masyarakat.
Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek kegiatan itu diberi nama belanja perjalanan dinas meeting dalam kota dengan nama kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi.
Dalam situs itu disebut metode pemilihan yakni pengadaan swakelola. Total 11.378.100.000 dialokasikan lewat APBD.
“Satuan kerja Dinsos Provinsi Banten. Tahun anggaran 2023,” demikian tertulis dalam situs SiRUP LKPP yang dikutip IDN Times, Senin (4/9/2023).
Selain paket diatas, ada sejumlah paket belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dengan kegiatan sama, yakni pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi sebesar Rp. 484.500.000 .
Belanja perjalanan dinas dalam kota untuk paket pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi senilai Rp. 147.510.000.
Belanja perjalanan dinas dalam kota untuk pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi senilai Rp. 24.124.000.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana, tak dapat bicara banyak saat ditanya soal anggaran program fakir miskin tersebut.
Namun, ia tak menampik pihaknya telah menganggarkan belasan miliar untuk program pengentasan kemiskinan tersedot untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat.
“Nanti di lihat (anggarannya) perjalanan dinas itu ada kode rekeningnya, Bukan perjalanan dinas, kepala (dinas) anu itu mah (anggaran) kegiatan, bukan perjalanan dinas pegawai,” kata Nurhana sembari buru-buru masuk ke mobil dinasnya, Senin (4/9/2023).
Padahal sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, sempat menyoroti anggaran kemiskinan yang disebut tersedot untuk rapat.
Anas menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, kita salah pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas.
Penulis:WR
