Dana Pungli BPN Serang Disebut Mengalir untuk Operasional Kantor

Serang, – Dana taktis yang diduga berasal dari pungutan di luar tarif resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kota Serang disebut mengalir untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional kantor. Bahkan, dana tersebut digunakan untuk membayar tenaga honorer hingga kegiatan internal BPN.

Hal itu terungkap dalam persidangan kasus dugaan pungutan liar (pungli) berkedok biaya taktis di Pengadilan Tipikor pada PN Serang. Empat pegawai BPN Kota Serang, yakni Sani Widyawati, Irfan Aji, Muhammad Afiq, dan Iin dihadirkan sebagai saksi.

Dalam persidangan, Sani Widyawati mengakui bahwa sebagian uang yang masuk ke rekeningnya merupakan dana taktis. Ia menyebut uang tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan kantor.

“Banyak Pak, iya ada (dana taktis untuk bayar honorer),” ucap Sani.

Sani juga mengungkapkan, sebelum kepemimpinan Taufik Rokhman, kegiatan kantor seperti perayaan ulang tahun BPN hingga Munggahan dibiayai melalui iuran pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, belakangan pembiayaan kegiatan tersebut menggunakan dana taktis atas perintah pejabat internal BPN.

“Kita dapat perintah dari atasan, Bu Devi dan Pak Cesar, untuk menyiapkan dana dari kantor Rp3 juta sampai Rp5 juta,” ungkapnya.

Terkait transaksi di rekeningnya, Sani sempat berdalih bahwa saksi Dini kerap meminjam uang kepadanya dan memiliki usaha jasa titip (jastip). Meski demikian, ia mengakui sebagian transaksi tersebut merupakan aliran dana taktis.

“Iya, sebagian ada dana taktis,” katanya.

Dalam persidangan, terdakwa Ade Kusnandar menyebut Sani merupakan pengepul utama dana taktis sebelum Dini terlibat dalam pengumpulan uang dari pemohon.

“Jadi kamu membantah bahwa kamu itu pengepul dana taktis? Sebelum ada Dini, itu Sani yang mengumpulkan waktu 2021,” tegas Ade.

Namun, Sani membantah tudingan tersebut. Ia menjelaskan, pada 2021 pengumpulan dana dilakukan melalui loket dan kemudian dilaporkan kepada kepala subseksi (Kasubsi).

“Jadi, izin Yang Mulia, saya langsung transfer ke Dini. Kemudian untuk yang 2021 itu langsung ke loket, kemudian dilaporkan ke Kasubsi (untuk dana taktis),” ujarnya.

Sementara itu, dua petugas ukur BPN Kota Serang, Muhammad Afiq dan Irfan Aji, membantah pernah mematok biaya transportasi dan akomodasi kepada pemohon di luar tarif resmi PNBP.

Afiq mengklaim uang transportasi dan akomodasi diberikan atas inisiatif pemohon, bukan karena permintaan petugas.

“Kalau transportasi dan akomodasi saya tidak meminta, itu pemohon yang memberikan,” kata Afiq.

Saat ditanya apakah pernah mendapat perintah dari Ade Kusnandar untuk meminta biaya di luar PNBP, Afiq menjawab tegas, “Tidak.”

Senada, Irfan menyebut pemberian uang transportasi dan akomodasi tidak bersifat wajib. Uang tersebut juga baru diberikan setelah petugas menyelesaikan tugas pengukuran.

“Terkait biaya transportasi dan akomodasi, itu dibayarkan setelah kami melakukan tugas pengukuran berdasarkan surat tugas. Ada yang ngasih, ada yang enggak,” tuturnya.

Irfan juga mengaku tidak pernah dimintai dana taktis oleh Ade Kusnandar. Ia memastikan surat tugas pengukuran tidak mencantumkan alokasi pembayaran untuk gaji tenaga honorer.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Serang mendakwa enam orang, yakni mantan Kepala Kantah BPN Kota Serang Taufik Rokhman, Pit Gunawan, Ahmad Munardi, Deni Marzuki, Ade Kusnandar, serta Gunawan Wibisana.

Keenam terdakwa dijerat dengan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis:WR