Ini Sebab Data Jumlah Kasus COVID-19 Pusat Dan Pemprov Beda
SERANG – Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Banten Ati Pramudji mengakui ada perbedaan data jumlah kasus positif virus corona atau COVID-19 antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Data yang dimiliki daerah merupakan berasal dari pemerintah pusat.”Kami juga harus memilah data yang dikasih pusat kami harus melakukan tracing apakah benar warga Banten atau bukan,” kata Ati saat dikonfirmasi, Senin (23/3).
1. Pemprov mendata berdasarkan domisili
Ati menjelaskan, setiap menerima data dari pusat pihaknya akan melakukan tracing terlebih dahulu domisili yang bersangkutan. Jika berdomisili atau tinggal di Banten akan masuk dalan data provinsi. Sementara pemerintah pusat melakukan pendataan berdasarakan data identitas diri pasien atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“kalau bukan warga Banten kami tidak akan masukan dalam data jadi kenapa mengupdatenya (data situs) sehari sekali karena harus ditracing dulu benar gak dia tinggal disitu,”katanya.
2. Pemda memiliki tugas melakukan kontak tracing
Disampaikan Ati, pemerintah pusat memberikan data agar pemerintah daerah melakukan kontak tracing atau pelacakan jejak kontak dekat pasien positif COVID-19 supaya dapat memutus rantai penyebaran virus yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut.
“Bukan untuk menginformasikan ke masyarakat bagaimana ini tracing kontak secepatnya tentunya data lebih cepat data pusat,”kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten tersebut.
3. Perbedaan data kasus positif corona pusat dan Pemprov
Berdasarakan data pemerintah pusat ada sebanyak 43 warga Banten positif corona dan dua orang dintaranya meninggal dunia. Sementara jika merujuk terhadap situs infocorona.bantenprov.go.id warga Banten yang positif corona sebanyak 34 orang dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia.
“Sekarang kita itu antara pusat dan daerah berbeda karena semua data itu berasal dari pusat daerah itu menunggu data itu dikirim dari pusat,”tuturnya.
Penulis:WR
