Didemo Honorer, Pj Gubernur Banten Klaim Turut Tolak Penghapusan Honorer
Serang, – Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim turut menolak rencana penghapusan tenaga honorer di seluruh instansi yang akan dilaksanakan pada 28 November 2023.
Pernyataan itu disampaikan Al Muktabar usai didemo oleh ribuan tenaga honorer di Lingkup Pemerintahan Provinsi Banten, Senin (15/8/2022).
“Kan asosiasi kepala daerah itu satu kesatuan, asosiasi gubernur, dan bupati kabupaten kota sudah statement (menolak) saya anggota di dalamnya. Mengambil langkah terhadap itu,” kata Al Muktabar kepada wartawan.
Bahkan, mantan pejabat Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, mengatakan, akan memperjuangkan para honorer yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun di Pemprov Banten tetap bekerja.
“Kuncinya bersabar masih ada waktu. Saya akan menjamin tidak ada hak-hak saudara kita yang sudah bekerja selama ini terabaikan. Ini yang penting,” katanya.
Al Muktabar menjelaskan, sudah ada beberapa solusi yang digulirkan Pemprov Banten diantaranya, untuk tenaga honorer di bidang kesehatan dan guru akan didorong menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Kemudian tenaga keamanan dan kebersihan akan dijadikan outsourcing.
“Lalu dibidang administrasi juga kita sedang carikan formula solusinya. Pemprov punya keterbatasan kewenangan. Semua dicarikan solusi terbaik,” katanya.
Sebelunnya, Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan total ada sebanyak 17 ribu tenaga honorer di Pemprov Banten. Sementara, formasi perekrutan P3K di tahun 2022 hanya memiliki kuota sebanyak 1.800 saja. Sehingga, masih ada belasan ribu pegawai honorer yang terancam kehilangan pekerjaan.
“ada sisa 15 ribu lebih yang belum terakomodir dengan jangka 1 tahun kami pesimistis kalau pemprov tidak serius,” katanya.
Penulis:WR
