Jeritan Janda Yang Menjadi Pegawai Honorer di Pemprov Banten: Kami Tulang Punggung Keluarga
Serang, – Ribuan tenaga honorer di Pemerintahan Provinsi Banten melakukan aksi demonstrasi di Plaza Aspirasi Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Senin (15/8/2022). Para tenaga honorer itu meminta kepastian nasib ketika status honorer dihapus pada 2023.
Apdiah seorang honorer di Seta Banten menuntut Pemprov Banten untuk mengangkat para honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) atau CPNS tanpa tes. Dia menilai banyak pegawai dari kalangan perempuan yang sudah lama mengabdi menjadi tulang punggung keluarga
“Ini suara jeritan ibu ibu pak, ibu ibu disini banyak yang jadi tulang punggung keluarga. Apalagi janda punya anak, anaknya sudah kuliah sudah SMA,” katanya.
Ketua Forum Pegawai Non PNS Banten (FPNPB) Provinsi Banten Taufik Hidayat mengatakan, sejak bergulirnya isu penghapusan honorer pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi untuk menyampaikan aspirasi ke sejumlah pemangku kebijakan termasuk kepada Pj Gubernur Banten Al Muktabar, namun, sudah tiga bulan lebih tak kunjung ada kepastian.
“Peraturan ini lambat laun akan jadi kenyataan jika tidak ada peran aktif ataupun tegas dari Pemprov Banten untuk melindungi honorer,” kata Taufik.
Para honorer menuntut Pemprov Banten segera merumuskan formulasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga non PNS di Pemprov Banten.
Untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Pemprov Banten pada 2022 hanya terdapat kuota 1.800 pegawai. Sementara, jumlah honorer di Banten mencapai 17 ribu orang.
Belum lagi, kata Taufik, para honorer yang telah mengabdi bertahun-tahu untuk Pemprov Banten belum mendapatkan upah yang layak. Oleh karenanya, kesejahteraan honorer pun harus jadi pembahasan serius oleh Pemprov Banten.
“Gaji 1,8 juta untuk menghidupi anak istri mana cukup apalagi listrik tansport biaya sekolah,” katanya.
Penulis:WR
