Wakil Ketua I DPRD Cilegon Soroti Hilangnya Anggaran PMT dan Posyantek di Posyandu
CILEGON – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Sokhidin, mengkritisi hilangnya sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di posyandu. Salah satunya adalah Program Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil yang hingga kini tak lagi dianggarkan pemerintah.
Menurut Sokhidin, program PMT selama ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke posyandu. Namun sejak beberapa tahun terakhir, program ini sudah tidak tersedia, meski dirinya mengaku telah beberapa kali mengusulkan agar anggaran tersebut kembali dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Kota.
“Tidak seberapa anggarannya, tapi ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. PMT itu untuk balita dan ibu hamil, seperti telur atau bubur kacang. Tapi sampai hari ini tidak pernah dianggarkan. Sudah saya beberapa kali usulkan dalam RKA, tetap saja tidak ada,” ujar Sokhidin kepada wartawan.
Ia menambahkan, dampak dari ketiadaan PMT membuat minat masyarakat untuk datang ke posyandu berkurang. Selama ini, sebagian posyandu hanya bergantung pada bantuan para donatur, yang kini juga mulai berhenti karena situasi ekonomi.
Selain PMT, Sokhidin juga menyoroti dihapusnya anggaran untuk Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), yang selama ini menjadi wadah masyarakat untuk mengakses berbagai kegiatan pemberdayaan.
“Anggarannya tidak besar kok. Tapi ini dihilangkan. Padahal hal-hal kecil seperti ini langsung menyentuh masyarakat. Kader posyandu juga pasti mengeluh. Masyarakat pun mengeluh,” tegasnya.
Sokhidin menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya kegiatan seremonial semata.
“Beda dengan pembangunan fisik yang tidak semua orang bisa merasakan. Program ini menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kalau alasan kondisi keuangan, ini tidak besar dan tidak signifikan dampaknya terhadap APBD,” katanya.
Sebagai pembina Posyantek di salah satu kelurahan, Sokhidin mengaku prihatin karena sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terpaksa dibiayai secara mandiri. Ia mencontohkan pelatihan bahasa asing hingga pemrograman komputer yang saat ini berjalan tanpa dukungan anggaran pemerintah.
“Sampai komputer untuk pelatihan programming saja kami minta bantuan ke pusat. Alhamdulillah ada anggota DPR RI yang bantu 10 laptop. Harusnya ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Ini kan proyek percontohan yang bisa dikembangkan ke 43 kelurahan lain,” ujarnya.
Sokhidin berharap pemerintah kota segera mengembalikan anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat agar posyandu kembali hidup dan bermanfaat.(ADV)
