Punya Perairan Luas, Banten Masih Defisit 310 Ribu Ton Ikan
Serang, – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Agus Supriyadi mengatakan, hingga saat ini Banten masih defisit ikan. Meski memiliki luas perairan laut sekitar lebih dari 11.112 kilometer persegi dan letak geografis yang strategis, angka produksi ikan di tanah Jawara nyatanya belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
Produksi perikanan selama tahun 2025 hanya mencapai 190.000 ton per tahun, jumlah tersebut berasal dari kontribusi perikanan tangkap sebesar 75.000 ton dan perikanan budidaya sebanyak 115.000 ton. Sedangkan kebutuhan ikan di Banten mencapai 500.000 ton.
“Jadi kurang 310.000 ton. Dan ini ironis, berarti ada yang harus dioptimalkan,” kata Agus, Selasa (10/2/2026).
Angka tersebut, kata dia, menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan DKP Banten, Mengingat, Banten berada di titik pertemuan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yakni 712, 573, dan 572.
Agus menyebut, kawasan laut Banten sebagai salah satu yang paling strategis di tingkat nasional, sehingga potensi yang ada seharusnya bisa lebih maksimal untuk kepentingan daerah. Kesenjangan antara pasokan dan permintaan ini, lanjutnya, dikhawatirkan akan berdampak domino pada stabilitas ekonomi warga.
“Tahun 2026 kita coba mau dioptimalkan bagaimana caranya supaya jangan sampai defisitnya makin besar. Karena ini akan pengaruhi ke harga ikan, dan pengaruh juga ke program Gemar Makan Ikan kita,” katanya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mulai menggalakkan berbagai program strategis. Salah satu fokus utamanya adalah penerapan Cara Berbudidaya Ikan yang Baik (CBIB) serta pengawasan ketat terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus diperkuat untuk memberantas praktik illegal fishing yang kerap merugikan nelayan lokal.
“Kita juga berkoordinasi dengan KKP terkait dengan langkah memberantas ilegal fishing,” katanya.
Agus juga menyoroti melemahnya sektor budidaya yang dulunya merupakan kebanggaan Banten. Ia menyayangkan kebijakan masa lalu yang kurang tepat sehingga membuat performa budidaya ikan di wilayah ini menurun.
Untuk membangkitkan kembali sektor ini, kata dia, diperlukan kolaborasi lintas instansi dan dukungan dari organisasi nelayan, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
“Saya berharap semua lembaga atau instansi atau para pelaku nelayan ini bisa optimal dengan cara senantiasa saling kerja sama dan berkoordinasi,” katanya.
Penulis:WR
